Menyadarkan Perempuan akan Hak -haknya

Menyadarkan Perempuan akan Hak -haknya

Nama Amin Muftiyanah tidak asing di kalangan peremuan pekerja non-industri dan pekerja industri di Yogyakarta. Selama 10 tahun memimpin Yayasan Annisa Swasti, ribuan perempuan buru hpekerja diberdayakan untuk memahami dan memperjuangkan hak. Mereka juga diajari tulis dan baca tampil di depan publik. Kesejahteraan bburuh perempuan perlahan terangkat.

Kornelis Kewa Ama

Jumlah buruh gendong yang didampingi Amin Muftiyanah bersama Yayasan Annisa Sawsti (Yasanti) sekitar 1.290 perempuan. Mereka sebagian besar berada di kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Kebanyakan ibu rumah tangga usia 30-60 tahun. Rata – rata kelompok ini sebelumnya tidak tau tulis dan baca, apalagi mengguankan media sosial.

“pemda boleh bicara tidak ada angka buta aksara di Daerah Istomewa Yogyakarta, tetapi fakta dilapangan memprihatinkan masih cukup banyak perempuan dan laki laki belum tau baca dan tuli. kelompok ini sulit memperjuangkan hak hak mereka dan menyampaikan aspirasi di deapn publik” tutur Amin di Jomengatan, bantul 

 

Yasanti yang dipimpin Amin , didirikan apda 1982 bersama lima rekannya, merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) perempuan pertama di Indonesia. Meyandang predikat pertama dan tertua, Amin terus berjuang mendorong, menggerakan, dan mengarahkan staff agar fokus, serius, dan gigih memperjuangkan hak hak perempuan, yang terus tertindas dan terbelenggu.

Selain buruh gendong, Amin melakukan pemberdayaan dan penguatan terhadap perempuan pekerja rumaan. Mereka yang sudah diampingi sebanyak 1.200 orang, tetapi yang sudah bergabung dalam serikat pekerja buruh perempuan sebanyak 400 orang.

Dalam kurum waktu 10 tahun 2008-2018, Yasanti yang dipimpin Amin mendampingi 10.000 buruh perempuan dan 20,000 buruh gendong. Mereka tersebar di sekitarnya serta sejumlah pasar, seperti Pasar Beringharjo, Kranggan, Giwangan, dan Pasar Gamping.

Amin melakukan observasi dan survey di setiap pasar, meastikan mereka adalah benar benar buruh gendong. Buruh gendong itu memang bekerja memikul barang barang milik pedagang pasar di pasar. Mereka diupah Rp.2.000 – Rp. 10.000 per jenis barang. Upah ini tergantung dari jarak dan beban yang dipikul. berat barang yang dipikul berkisar 20-60 kg.

 

Deskriminasi

Pekerja rumahan pun demikian. ia Mengunjungi para juragan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dialami pekerja, setelah mendapatkan laporan. Ada perlakuan Diskriminatif anntara perempuan dan laki laki. Kaum laki laki diberi pekrjaan sebanyak mungkin, sementara perempuan dibatasi. Padahal , perempuan pun bisa mengerjakan jenis pekerjaan dalam jumlah besar. Jenis pekerjaan yang sama, tetapi ada diskriminasi pemberian upah antara laki laki dan wanita. Wanita diberi upah jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki laki. 

Semua persoalan ini disampaikan tertulis dan dialog langsung dengan juragan UMKM dan pengusaha, Tidak perlu ada aksi demo atau menggelar jumpa pers dengan emdia masa. Hal ini untuk emnghindari polemik berkepanjangan anatar pekerja dan juragan UMKM. Pendekatan kemanusiaan lebih diutamakan.

Tidak hanya itu, Pekerja perempuan di Sektor Formal (Industri) pun mendapatkan perlakuan serupa. Terjadi pelecehan seksual di oerusahaan didalam kendaraan angkutan saat pergi – pulang dari rumah menuju perusahaan, hak hak kaum perempuan dikurangi saat mereka menjalani cuti haid atau cuti melahirkan.

Amin mendapat begitu banyak pengaduan kaum perempuan pekerja stiap tahun rata rata terdapat sediktinya 500 pengaduan dengan berbagai jenis masalah. Begitu mendengarkan pengaduan, ia langsung bertindak. Langkah pertama, mengadakan eprtemuan bersama Staff Yasanti dan perwakilan perempuan pekerja. Sasaran utama ialah memberdayakan perempuan pekerja agar mereka bisa memahami hak dan kewajiban mereka sehingga tidak diperlakukan sewenang weanng oelh perusahaan.

Membentuk kelompok wadah perempuan pekerja, pendidikan dan pelatihan, advokasi untuk kesetaraan hak, penguatan ekonomi, serta kajian penelitian dan dokumentasi.

Kini, sekitar 15.000 pekerja rumahan, buruh gendong, dan buruh industri menyadari hak hak mereka dan bergabung dalam organiasasi buruh, khusus perempuan, Melalui wadah itu, mereka berani bersuara menyampaikan aspirasi mereka.

Kesejahteraan mereka masih terkendala penetapan upah minimum provinsi (UMP) DIY senilai 1,7 juta per bulan, dan di wilayah kabupaten, upah itu di terjemahkan di dalam upah provinsi. Kabupaten Bantul, Misalnya hanya 1.6 juta per bulan. Dalam penerapan di lapangan sebagian besar pengusaha cenderung memberikan upah di bawah jumlah upah itu, terutama buruh gendong dan pekerja rumahan.

Amin Mengaku hanya mewadahi dan menjembatani buruh perempuan dengan pengambil kebijakan dan pengusaha. Lebih dari itu, juga sangat bergantung pada kekuatan dan keterampilan buruh memperjuangkan hak dan nasib mereka.

“Meski kegiatan ini dilakukan sejak 2008, persoalan tidak pernah tuntas. Tiap tahun dan periode, masalah serupa selalu berulang. Kami berulang kali bertemu sejumlah pengambil kebijakan di daerah ini, termasuk DPR, dan DPD. Masalah yang dibahas hampir sama, yakni pemberdayaan dan penguatan hak perempuan pekerja”

kata Amin

Sumber : Koran KOMPAS (Sosok) : Edisi Kamis, 20 Desember 2018

Share this post

Post Comment