Jadi Momentum Lakukan Reformasi, Istana Kaji RUU Migas Versi DPR

Jadi Momentum Lakukan Reformasi, Istana Kaji RUU Migas Versi DPR

Setelah dirampungkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas akhirnya dibahas dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (23/1).

Presiden Joko Widodo menegaskan RUU ini harusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri, dan investasi SDM kita di industri migas.

“Tujuan pembentukan RUU ini seharusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas,” kata Jokowi.

Beleid yang merupakan inisiatif DPR ini, kata Jokowi, harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan reformasi tata kelola migas. Dia ingin RUU ini bisa menjadikan bisnis migas menjadi lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, dan bisa berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Kita harus kaji dengan cermat dan hati-hati agar rancangan undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujar Presiden.

Untuk diketahui, wacana revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 sudah dimulai di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, pembahasannya yang alot membuat draf selalu mentok di DPR. Rancangannya pun sudah bolak balik diajukan, dari beragam versi. Mulai dari versi DPR, pemerintah, maupun versi praktisi dan aktivis. Setelah dirampungkan DPR pada Desember 2018, barulah pembahasan beleid ini sampai di Istana Negara.

Sumber : Link

Share this post

Post Comment